JAKARTA, iNEWSDEMAK.ID - Kelompok Aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa harta kekayaan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Desakan ini muncul setelah adanya laporan peningkatan signifikan kekayaan Jokowi selama menjabat dua periode sebagai kepala negara.
Peningkatan Kekayaan Jokowi
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Jokowi dilaporkan meningkat 186,2 persen selama sepuluh tahun terakhir. Saat pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2014, harta kekayaan Jokowi tercatat sebesar Rp33,47 miliar. Namun, per 31 Desember 2023, jumlah tersebut melonjak menjadi Rp95,82 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar Rp62,34 miliar.
Rincian Harta Kekayaan Jokowi
Harta kekayaan Jokowi mencakup berbagai aset, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanah dan Bangunan
Kategori ini menjadi penyumbang terbesar kekayaan Jokowi, dengan nilai mencapai Rp74,19 miliar. Aset-aset ini tersebar di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Jakarta Selatan.
2. Alat Transportasi dan Mesin
Jokowi memiliki delapan kendaraan dengan total nilai Rp432 juta, yang mencakup:
- Suzuki Pick Up Tahun 1997: Rp10 juta
- Isuzu Truck Tahun 2002: Rp40 juta
- Yamaha Vega Tahun 2001: Rp2 juta
- Mercedes Benz Sedan Tahun 2004: Rp125 juta
- Mercedes Benz Sedan Tahun 1996: Rp60 juta
- Isuzu Truck Tahun 2002: Rp30 juta
- Nissan Grand Livina Tahun 2010: Rp65 juta
- Nissan Juke Tahun 2012: Rp100 juta
3. Harta Bergerak Lainnya dan Kas
- Harta bergerak lainnya: Rp356,95 juta
- Kas dan setara kas: Rp20,83 miliar
Tidak ada utang yang tercatat dalam LHKPN, sehingga seluruh nilai kekayaan Jokowi merupakan kekayaan bersih.
Tudingan Aktivis 98 dan Laporan OCCRP
Ray Rangkuti dari Nurani 98 menyinggung laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia dengan tingkat korupsi tinggi. Menurut Ray, laporan ini memperkuat desakan agar KPK segera menyelidiki asal-usul kekayaan Jokowi dan keluarganya.
"Kami mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti tuntutan ini agar ada transparansi mengenai harta kekayaan Joko Widodo," ujar Ray Rangkuti, Selasa (7/1/2025).
Editor : Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
