DEMAK, iNewsDemaik.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Demak terus menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 12,01%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 16.820 jiwa. Sementara pada Maret 2024, angka kemiskinan menurun menjadi 11,89%, memperlihatkan tren positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Bupati Demak, Ali Makhsun, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Grhadika Binapraja, Jumat (25/10/2024). Dalam arahannya, Ali Makhsun menekankan pentingnya sinergi antar-sektor dan validasi data yang akurat untuk mencapai target pengurangan kemiskinan secara maksimal.
"Upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor serta validasi data yang tepat sasaran. Penting untuk meningkatkan koordinasi antar-sektor agar tercipta keselarasan yang terintegrasi, sehingga upaya ini bisa berdaya guna," ujar Ali Makhsun.
Lebih lanjut, Ali Makhsun juga menekankan peran strategis pelaku usaha dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha dapat mempercepat proses penurunan kemiskinan di wilayah Demak.
“Saya melihat kontribusi dari program CSR sangat bermanfaat. Jika bisa ditingkatkan, upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan akan lebih cepat tercapai. Semoga ke depannya, partisipasi dunia usaha semakin banyak membantu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak,” lanjutnya.
Selain pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Demak turut berperan aktif dalam upaya ini. Kepala Bappelitbangda, Masbahatun Niamah, menyampaikan bahwa meskipun angka kemiskinan ekstrem terus menurun, pihaknya masih memiliki tantangan besar untuk mencapai target 0% pada 2024.
"Pada tahun 2020, angka kemiskinan ekstrem di Demak tercatat 4,61%. Saat ini, kita sudah berada di 1,41%, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Target kami adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,0% pada 2024," jelas Masbahatun.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa prioritas penanggulangan kemiskinan akan difokuskan pada 62 desa lokus kemiskinan di tahun 2024, dari total 249 desa/kelurahan di Kabupaten Demak. Wilayah yang menjadi fokus penanganan terutama berada di daerah terdampak rob seperti Kecamatan Sayung, Karangtengah, Wedung, dan Bonang.
"Sebagian besar kantong kemiskinan berada di wilayah yang terdampak rob. Jika infrastruktur di sana tidak ditangani, masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan. Selain itu, ada juga tantangan terkait pendidikan, kesehatan, serta normalisasi sungai yang perlu dipikirkan dalam penanggulangannya," tutur Masbahatun.
Ia menambahkan bahwa meski tidak semua masalah dapat diselesaikan secara langsung, infrastruktur pendukung seperti sarana dan prasarana harus menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di wilayah terdampak rob. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi untuk menangani isu-isu ini secara bertahap.
Rapat Koordinasi TKPK ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Demak. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan.
Dengan upaya bersama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Pemkab Demak optimis dapat mencapai target pengurangan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Editor : Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
