Istana Minta Maaf atas Kelangkaan LPG 3 Kg, Janji Perbaiki Tata Kelola

JAKARTA, iNEWSDEMAK.ID – Pemerintah melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyampaikan permohonan maaf atas kesulitan yang dialami masyarakat dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Pemerintah mengakui masih banyak warga yang harus antre panjang, kelelahan, bahkan hingga ada yang menjadi korban akibat kelangkaan gas bersubsidi ini. 

"Kami minta maaf betul kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan tabung LPG. Kami juga mendengar masukan dari masyarakat, NGO, pengamat, dan media untuk terus melakukan perbaikan," ujar Prita dalam program *INTERUPSI* di iNews TV, Kamis (6/2/2025). 

Baca Juga

3 Fakta Emak-Emak Tewas Dilindas Truk saat Cari LPG 3 Kg, Bawa Dua Tabung Kosong

Prita menegaskan bahwa koordinasi dan perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg terus dilakukan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa aspek teknis pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Lebih lanjut, pemerintah juga menyoroti lonjakan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang kerap melebihi Rp20.000 per tabung. Bahkan, ditemukan kasus di mana berat isi gas tidak sesuai karena praktik penyuntikan ulang dan pemindahan gas ilegal. 

"Kami menemukan pengecer yang membeli gas dari sumber yang tidak jelas. Ketika ditanya pangkalannya di mana, mereka tidak tahu. Bahkan, ada LPG yang beratnya kurang dari 3 kg karena praktik suntik-menyuntik gas," jelas Prita. 

Baca Juga

Cek Lokasi Pangkalan LPG 3 Kg Terdekat dengan Website Pertamina, Klik di Sini

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya praktik pengoplosan LPG yang merugikan masyarakat. Beberapa pengguna melaporkan bahwa daya tahan gas berkurang drastis, dan ada kasus di mana tabung berisi campuran air. 

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan distribusi LPG agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi. "Negara harus hadir untuk memastikan distribusi yang berkualitas dan tepat sasaran. Masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi juga diharapkan tidak mengambil jatah tersebut," tutup Prita. 

Editor : Taufik Budi Nurcahyanto