Dedi Mulyadi: Kades Klapanunggal Minta THR seperti Preman, Layak Diproses Hukum

JAKARTA, iNEWSDEMAK.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang diduga meminta tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah pengusaha dengan total mencapai Rp165 juta. Dedi menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme dan meminta adanya proses hukum yang tegas.

“Saya cenderung ya kades (Klapanunggal) itu sama posisinya dengan preman di Bekasi, artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” ujar Dedi di Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Baca Juga

Waspada! Ormas Paksa Minta THR Lebaran, Polda Jateng: Segera Laporkan

Dedi menyatakan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus, untuk membahas langkah hukum terkait kasus ini. Menurutnya, meski kepala desa berada di bawah tanggung jawab bupati, tindakan yang dilakukan Ade Endang telah mengabaikan aturan yang berlaku.

“Tapi dari sisi abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten/kota sampai pemerintahan desa tidak boleh memberi dan menerima,” jelas Dedi.

Kasus ini bermula dari beredarnya surat yang ditandatangani Kades Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang meminta dana THR kepada perusahaan di wilayah tersebut. Surat itu kemudian viral di media sosial dan menuai kritik luas.

Baca Juga

Menteri Ketenagakerjaan Setuju Driver Ojol Dapat THR, Ini Alasannya

Dalam surat tersebut, permintaan THR diatasnamakan Desa Klapanunggal dan mencantumkan rencana anggaran biaya, termasuk untuk acara halalbihalal. Ade Endang sendiri tercantum sebagai ketua panitia acara dengan total anggaran mencapai Rp165 juta.

Setelah viral, Ade Endang muncul dalam sebuah video klarifikasi. Ia meminta maaf dan menyatakan bahwa surat tersebut bukan sebuah kewajiban, melainkan hanya bersifat imbauan.

“Saya memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadhan yang beredar luas di media sosial,” ucapnya dalam video yang diterima pada Minggu (30/3/2025).

Ia juga menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak wajib dan meminta para pengusaha mengabaikan surat yang telah beredar.

“Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan. Mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar,” ujar Ade Endang.

Editor : Taufik Budi Nurcahyanto