Arsyad juga menjabarkan bahwa hubungan bahasa dengan masyarakat menjadi kajian menarik untuk memberikan deskripsi keterkaitan aspek kebahasaan, sosiologi, bahkan politik. “Kajian kebahasaan sosiolinguistik untuk membedah diplomasi kebahasaan tampaknya tak sampai menyentuh kerangka strategi interaksi dan interrelasi yang berkaitan dengan negara. Sementara itu, kajian sosial politik berada dalam ruang lingkup kajian mata rantai politik dan masyarakat serta struktur politik tanpa melibatkan aspek linguistik,” tuturnya.
Oleh karena itu, untuk membedah arah baru politik bahasa, lanjutnya, perlu pendekatan baru, agar dapat mengupas berbagai fenomena terkait diplomasi kebahasaan tersebut. “Semoga kuliah umum ini, kita sebagai civitas akademika di lingkungan UMM dapat memahami berbagai fenomena kebahasaan dalam ruang lingkup kajian mata rantai arah baru politik bahasa dan dapat kita implementasikan dalam pengajaran dan pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi,” pungkasnya.
Dalam kuliah umum ini, turut hadir Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Retno Hardiningtyas; Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Guru Sekolah Dasar, serta Dosen dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram.
Editor : Setia Naka Andrian
Artikel Terkait