69 Siswa Bermasalah Dibina di Barak TNI, Ini Kata Dedi Mulyadi Ditanya Payung Hukumnya

BANDUNG, iNEWSDEMAK.ID - Sebanyak 69 siswa bermasalah di Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta mulai digembleng di barak TNI mulai Jumat (2/5/2025). Mereka akan dididik disiplin oleh TNI sebagai bagian pembinaan karakter agar berubah menjadi lebih baik.

Di Purwakarta, ada 39 pelajar dibina di Barak Resimen I Sthira Yudha Kostrad Purwakarta dan di Bandung 30 pelajar digembleng di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado.
Pembukaan dimulainya pembinaan bagi pelajar nakal di markas TNI ini dilakukan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Jabar dipimpin Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Rindam III/Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung.  

Baca Juga

Komentar Aja Bisanya! Dedi Mulyadi Sindir Elite Pengkritik Program Siswa Dibina di Barak

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pelajar yang dibina di markas TNI yakni mereka yang telah melakukan perbuatan mengarah tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik.

"Artinya yang menyerahkan siswa adalah orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kami tidak menerima," kata Gubernur Jabar.

Dedi mengatakan, 39 pelajar bermasalah di Purwakarta mulai dibina di Barak Resimen I Stirayuda Kostrad sejak Kamis (1/5/2025). Orang tua pelajar itu mengantarkan anak mereka untuk dibina.
"Mereka (para pelajar yang dibina) saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuma gurunya aja ngajarnya di sana (barak militer)," ujar Dedi.

Disinggung tentang payung hukum pembinaan pelajar bermasalah di barak militer, Dedi menegaskan telah membuat surat edaran yang ditujukan ke sekolah-sekolah. Dia menyebut soal payung hukum pelaksanaan tidak ada masalah sebab yang menyerahkan anak tersebut orang tuanya lewat surat keterangan bermaterai.

"Artinya, pemerintah daerah dan jajaran TNI dan Polri itu mengelola, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," kata Dedi.

Dedi mengatakan, terkait pembiayaan untuk sementara didukung dana pribadinya. Bupati Purwakarta juga mendukung pelaksanaan pembinaan pelajar ini.

"Misal gini deh, mereka butuh makan, masa kita enggak kirim makan sih. Pemda Provinsi Jabar juga bisa kirim makan tiap hari, enggak ada masalah. Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem. Yang penting jalan dulu. Yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah, karena kriminalnya udah pembunuhan," ucap Dedi Mulyadi.

Ditanya tentang pembinaan bagi siswa yang gemulai (bertingkah laku seperti perempuan) seperti disampaikan netizen, Dedi menyatakan akan dilaksanakan secara bertahap.

"Ya kita satu-satu dulu. Memang ada komentar di media sosial 'Pak gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap'. Yaa, bisa saja," ujarnya.

Menurut Dedi pembinaan bagi pelajar bermasalah ini merupakan bagian dari pendidikan sehingga belum dikonsultasikan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Kan sekolah sudah punya kurikulum masing-masing. Kan ini yang bergerak menyerahkan kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum. Terus problemnya apa sih? Dari sisi perlindungan anak kan enggak ada problem," kata Dedi.

"Gini deh, Paskibra dilatih siapa? TNI. Terus kemudian, kita ada sekolah SMA loh, yang kemudian sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model semi militer. Jadi bukan hal baru," ujarnya.

"Lalu apa sih? Misal yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum banyak juga anak-anak yang visioner. Namun, proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda," ucapnya.

Editor : Arto Ary