Geger! Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Hadiri Retreat di Magelang, Buntut Hasto Ditahan

JAKARTA, iNEWSDEMAK.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025. 

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. 

Baca Juga

Jembatan Komunikasi Mega-Prabowo Aktif, Pertemuan Tinggal Menunggu Waktu

"Betul (ada surat instruksi dari Megawati)," ujar Guntur Romli saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025) malam. 

Perintah untuk Menunda dan Berhenti di Perjalanan 

Dalam surat tersebut, Megawati meminta agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Bahkan bagi yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk segera menghentikan perjalanannya dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP. 

Baca Juga

Hasto Penuhi Panggilan KPK dengan 1.000 Pengacara, Siap Hadapi Proses Hukum

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian isi surat yang ditandatangani oleh Megawati. 

Bagi mereka yang telah berada di perjalanan menuju Magelang, Megawati juga menginstruksikan agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan dari Ketua Umum," lanjut instruksi tersebut. 

Baca Juga

Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP Siap Penuhi Pemanggilan KPK Besok

Tetap Berkomunikasi dan Siaga 

Selain perintah untuk menunda perjalanan, Megawati juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif serta siaga terhadap setiap panggilan atau arahan dari pimpinan partai. 

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," demikian bunyi poin kedua dalam surat instruksi tersebut. 

Baca Juga

Isyarat Anggukan, Harapan Jokowi pada HUT ke-52 PDIP

Terkait Penahanan Hasto Kristiyanto 

Instruksi Megawati ini disebut sebagai respons terhadap perkembangan politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). 

"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian tertulis dalam surat tersebut. 

Baca Juga

Fix! PDIP Usung Andika Perkasa Maju Calon Gubernur Pilkada Jateng 2024

Instruksi ini semakin menegaskan bahwa PDIP tengah bersikap waspada terhadap kondisi politik yang berkembang, serta menunjukkan solidaritas internal partai dalam menghadapi situasi yang dianggap sebagai kriminalisasi terhadap salah satu petingginya. 

Editor : Taufik Budi Nurcahyanto