KPK Kembangkan Sistem MCP, Dukung Strategi Cegah Korupsi di Daerah

GROBOGAN, iNEWSDEMAK.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP), bagian dari mendukung strategi preventif memberantas tindak pidana rasuah di daerah, termasuk untuk kabupaten dan kota di Jateng.

Perangkat MCP, berbasis teknologi informasi digital modern, juga diaplikasikan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk Kabupaten Grobogan. 

Baca Juga

Geger! Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Hadiri Retreat di Magelang, Buntut Hasto Ditahan

Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo, Sekretaris Daerah (Sekda) Anang Armunanto, dan pemangku kepentingan di wilayah ini telah mengikuti peluncuran MCP Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh KPK.

Mereka mendengarkan langsung pesan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, yang terhubung secara online dengan menyampaikan penerapan MPC semenjak 2018 lalu merupakan kolaborasi antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tindakan preventif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga

Praperadilan Kandas, Hasto Kristiyanto Masih Berstatus Tersangka

Hal yang tidak boleh diabaikan adalah nilai MCP harus mencerminkan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai skor MCP tinggi, tetapi berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Irjen juga menyoroti permasalahan kebocoran APBD dan pengelolaan BUMD yang belum optimal sebagai tantangan utama yang harus segera diperbaiki.

MCP 2025 berfokus pada delapan area intervensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila Japto, Sita Uang dan 11 Kendaraan

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, mengemukakan adanya lesson learned dalam pencegahan korupsi di daerah.

Perencanaan daerah harus menjadi peta jalan pembangunan yang realistis dan berbasis kinerja, tidak sekadar dokumen administratif.

Dia juga meminta perlunya penguatan struktur manajemen risiko, tidak hanya untuk mengendalikan titik rawan kecurangan (fraud), tetapi juga untuk memantau dan mengelolanya secara efektif.

Baca Juga

Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suami Absen dari Panggilan KPK, Ini Alasannya

Editor : Arto Ary