Penuhi Prinsip Akuntabilitas, Pengadaan Barang Jasa Harus Bebas Intervensi

Dalam prosesnya, KPK menggandeng berbagai kementerian, lembaga terkait, serta akademisi untuk melakukan inventarisasi terhadap permasalahan atau potensi kerawanan korupsi di masing-masing area. Sebanyak 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator ditetapkan sebagai bagian dari penguatan MCP 2025.

Baca Juga

UU BUMN Baru Bikin KPK Tak Bisa Tindak Anggota Direksi hingga Komisaris

Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto mengakui penindakan adalah bentuk pencegahan yang paling efektif.

Pasalnya ada anggapan pencegahan sering dikatagorikan sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif, bukan represif. Memang dengan pemberlakuan represif, maka gaungnya bisa ke mana-mana.

Walau begitu pencegahan korupsi bukan hanya tentang penegakan hukum,melainkan mencakup berbagai aspek yang melibatkan banyak pihak.

Baca Juga

KPK Geledah 16 Titik terkait Dugaan Korupsi Dinas PU Mempawah, 3 Jadi Tersangka

Harapannya MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveillance (hubungan geografis), dan prevention (8 fokus area).

Editor: Arto Ary