KPK Kembangkan Sistem MCP, Dukung Strategi Cegah Korupsi di Daerah

Irjen juga menyoroti permasalahan kebocoran APBD dan pengelolaan BUMD yang belum optimal sebagai tantangan utama yang harus segera diperbaiki.

MCP 2025 berfokus pada delapan area intervensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.

Baca Juga

UU BUMN Baru Bikin KPK Tak Bisa Tindak Anggota Direksi hingga Komisaris

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, mengemukakan adanya lesson learned dalam pencegahan korupsi di daerah.

Perencanaan daerah harus menjadi peta jalan pembangunan yang realistis dan berbasis kinerja, tidak sekadar dokumen administratif.

Dia juga meminta perlunya penguatan struktur manajemen risiko, tidak hanya untuk mengendalikan titik rawan kecurangan (fraud), tetapi juga untuk memantau dan mengelolanya secara efektif.

Baca Juga

KPK Geledah 16 Titik terkait Dugaan Korupsi Dinas PU Mempawah, 3 Jadi Tersangka

Editor: Arto Ary