Revitalisasi Bahasa Daerah di Nusa Tenggara Barat

Menyambut kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah tersebut, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Retno Hardiningtyas menyampaikan dukungannya. Ia mengatakan, kegiatan koordinasi antarinstasi dalam rangka implementasi model pelindungan bahasa daerah: revitalisasi bahasa daerah di Nusa Tenggara Barat menjadi bukti dukungan pihaknya dalam menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun para pemangku kebijakan yang terlibat ialah dinas Pendidikan dan kebudayaan, perguruan tinggi, sekolah, dosen, guru, wartawan media lokal, serta komunitas dan lembaga yang terkait kebahasaan dan kesastraan.

“Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah menyosialisasikan model pelindungan bahasa daerah, khususnya revitalisasi Bahasa Daerah di Nusa Tengara Barat, yaitu Bahasa Sasak, Bahasa Mbojo, dan Bahasa Samawa. Kedua, melindungi Bahasa daerah melalui model atau pendekatan baru dengan konsep dasar kurikulum atau materi revitalisasi, kemitraan dengan media, sekolah, masyarakat, dan individu peserta implementasi program pengendalian mutu pengawasan dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tengara Barat dalam berbagai tahapan. Ketiga, melaksanakan program merdeka belajar ke-17 yang telah diluncurkan oleh Mas Menteri,” jelasnya.

Baca Juga

Revitalisasi Bahasa Daerah di Jateng: Para Penutur Muda Menjadi Penutur Aktif Bahasa Daerah

Dalam kegiatan tersebut juga diadakan penandatanganan Pakta Integritas Mendukung Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Universitas Muhamadiyah Mataram dan Universitas Hamzanwadi. Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut diikuti oleh 65 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Nusa Tengara Barat, akademisi, praktisi penggiat bahasa dan sastra, komunitas literasi, pemerhati bahasa dan sastra, serta wartawan media lokal di Provinsi Nusa Tengara Barat.

Editor : Setia Naka Andrian